Kudus, Jawa Tengah, delikbuana.com : Ratusan sopir truk dengan puluhan armadanya di Kabupaten Kudus menggelar unjuk rasa menolak kebijakan pemerintah terkait dengan pelarangan truk over dimension and overloading (ODOL). Hingga menutup akses Jalan Lingkar Selatan (Pantura) Kudus, Jawa Tengah, selasa (22/02/2022).
Puluhan truk ikut serta dalam demo tersebut diparkir di sisi jalan lingkar selatan tepatnya di depan terminal induk Kudus, sehingga menyebabkan kemacetan yang sangat panjang.
Yang menambah kemacetan lebih parah di karenakan di berhentikannya truk-turk bukan peserta aksi untuk ikut dalam aksi demo tersebut.
Pemblokiran jalan berlanjut hingga tengah hari sekira pukul 11:30 wib karena menunggu perwakilan dan kordinator aksi selesai menyampaikan orasi di gedung DPRD Kudus.
Melalui Kabidhumas Polresta Kudus menyatakan aksi damai ratusan sopir yang menolak aturan terkait Over Dimension dan Over Loading (ODOL) sudah melakukan koordinasi dengan Polri jauh beberapa hari sebelum melakukan aksi.
“Jumlah spanduk, jumlah massa, siapa koordinator aksinya sudah disampaikan ke Polri. Aksi juga berlangsung tertib dan massa peserta aksi amat kooperatif,” tandas Kabidhumas.
Dalam tuntutannya para peserta aksi meminta agar pemerintah dan DPR melakukan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Para pengemudi tersebut juga mengajukan sejumlah usulan tentang dimensi yang diperbolehkan untuk beberapa jenis truk seperti truk engkel, truk tronton dan truk box.
“Mereka juga minta dibuatkan standard upah angkut barang dan perlindungan kepada pengemudi dalam perjalanan,” rinci Kabidhumas.
Adapun sejumlah pejabat yang menerima dan beraudiensi aksi damai tersebut diantaranya Bupati Kudus Hartopo, forkopimda dan Ketua DPRD Kabupaten Kudus Masan.
“Terkait tuntutan dalam aksi damai tersebut sudah ada jalan tengah antara lain tuntutan mereka akan kami sampaikan pada pejabat berwenang. Kemudian, sambil menunggu kebijakan dari Tingkat Pusat, Dishub Provinsi Jateng tidak ada penindakan ODOL serta Operasi tetap dilaksanakan tetapi tidak ada penindakan ODOL dan sifatnya hanya sosialisasi,” paparnya.
(Humas/Rikha)
