Partisipasi Pemilih di Pilkada Pesisir Barat, KPUD Targetkan 77,5 Persen

redaksi MGGOktober 1, 2020

0 1 1 minute read

Pesibar (db) – Pesta demokrasi yang akan digelar 9 Desember 2020 di Kabupaten Pesisir Barat. Ketua KPU Pesisir Barat Marlini mengatakan pihaknya menargetkan 77,5 persen partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2020.

Target tersebut disampaikan oleh Marlini ketika melakukan sosialiasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 11,12, dan 13 tahun 2020 pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Pesisir Barat dalam kondisi bencana nonalam Covid-19, di Sunset Beach Hotel, Pekon Wayredak Kecamatan Pesisir Tengah, Rabu (30/09).

Marlini berharap dengan sosialisasi tersebut dapat meningkatkan partisipasi pemilih. Selain itu, para “liaison officer” (LO) dapat mengerti mengetahui aturan-aturan kampanye yang berbeda dengan pemilu pemilu sebelumnya karena saat ini pandemi covid-19.

“KPU menargetkan partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2020 di Kabupaten Pesisir Barat sebesar 77,5 persen, Menjadi tugas bersama KPU dan elemen yang lain untuk mewujudkan hal itu,” kata dia.

Diketahui data Komisioner KPU Divisi data dan informasi Marten Efendi saat ditemui di Sekretariat KPU setempat, Senin, (28/09). Jumlah daftar pemilih sementara (DPS) Pesisir Barat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yaitu 106.748 DPS, untuk pilkada tahun ini menurun dibandingkan dengan 2015.

Lebih lanjut Marlini juga menambahkan tentang tata cara kampanye Paslon di masa pandemi covid19. Paling banyak jumlah orang dalam satu pertemuan seluruhnya berjumlah yaitu 50 orang.

“Jumlah pertemuan langsung sebanyak 50 orang, sudah termasuk panitia.Jadi tidak bisa kalau dalam satu pertemuan jumlah panitianya 200 orang meskipun peserta hanya 50 orang. Jadi yang dimaksud jumlah 50 orang itu adalah jumlah total panitia dan peserta,” kata Komisioner KPU Zairi Opani, menambahkan saat menjelaskan aturan kampanye.

Kemudian hal-hal lain juga disebutkan ibu hamil, orang yang sudah berusia lanjut, serta anak-anak tidak boleh dan dilarang untuk ikut kampanye atau pertemuan yang diadakan secara langsung. (Red)