Pesisir Barat – (DB). Rapat Paripurna Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Di Gedung DPRD Kab.Pesisir Barat, Selasa (08/09/2020).
Hadir Dalam Acara tersebut Bupati Pesisir Barat DR. Drs. H. Agus Istiqlal, SH., MH, Ketua, wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Unsur Forkopimda Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Lampung Barat, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Kepala OPD, Camat Se-Kabupaten Pesisir Barat,Tim Ahli dan pakar DPRD Kabupaten Pesisir Barat.
Bupati Pesisir Barat DR. Drs. H. Agus Istiqlal, SH., MH. Berkesempatan menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pesisir Barat yang disampaikan pada hari senin tanggal 07 september 2020, sebagai berikut:
Jawaban atas pandangan umum fraksi Nasdem (yang disampaikan oleh anggota dewan Rendi Rinaldi).
1. Terkait realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), fraksi Nasdem memandang perlu pengoptimalisasian potensi unggulan daerah yang dapat menyumbangkan angka dalam PAD dari sektor perdagangan, pertanian, perikanan, pariwisata maupun sektor-sektor unggulan lainnya yang memungkinkan untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli daerah yang merupakan inovasi dari sumber-sumber pendapatan sebelumnya.
2. Orientasi belanja untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan lainnya, harus menjadi prioritas utama sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat pesisir barat.
3. Fraksi nasdem meminta kepada semua pihak terkait, untuk lebih mengembangkan dan mengelola aset daerah yang dimiliki oleh kabupaten pesisir barat agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara lebih maksimal.
4. Pada masa pandemi Covid-19 ini, fraksi Nasdem berharap pemerintah daerah bisa maksimal pada peningkatan kesehatan masyarakat, penguatan perlindungan sosial, penguatan dan pemulihan ekonomi serta sistem pembelajaran jarak jauh yang diterapkan oleh pemerintah.
Selanjutnya jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan (yang disampaikan oleh anggota dewan Mad Muhizar).
1. Fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan meminta agar pemerintah daerah kabupaten pesisir barat mengoptimalkan langkah konkrit terkait penyusunan rancangan perubahan apbd tahun 2020.
2. Fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan meminta agar dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance) sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku, maka pemerintah daerah hendaknya mampu membuktikan kinerja secara nyata dan transparan.
3. Fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan meminta kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam mengusulkan setiap anggaran daerah hendaknya senantiasa harus dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan daerah.
Selanjutnya disampaikan juga jawaban atas pandangan umum fraksi partai kebangkitan bangsa (yang disampaikan oleh anggota dewan Riza Pahlevi, St).
1. didalam menyukseskan pesta demokrasi pilkada Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 09 desember 2020 nanti fraksi partai kebangkitan bangsa menghimbau agar ASN dan aparatur 116 pekon dan 2 kelurahan agar bersifat netral sehingga menciptakan suasana kondusif dan harmonis.
2. Fraksi partai kebangkitan bangsa sangat memandang perlu menindak lanjuti pasal 81 peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah tentang keadaan darurat yaitu pengadaan dana covid 19.
Selanjutnya jawaban atas pandangan umum fraksi amanat indonesia raya (yang disampaikan oleh anggota dewan Hermansyah).
1. Fraksi amanat indonesia raya mendorong pemerintah daerah menggerakan kembali roda perekonomian baik melalui program sektor usaha mikro, pertanian, industri dan lainnya, menyelesaikan program prasarana yang memiliki daya dukung terhadap perekonomian daerah.
2. Penataan program prioritas yang mendesak guna mengoptimalkan anggaran, sehingga komitmen meningkatkan pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat dapat terealisasi secara adil, merata dan berkesinambungan sesuai dalam rencana kerja pembangunan daerah.
Selanjutnya jawaban atas pandangan umum fraksi golkar-perindo (yang disampaikan oleh anggota dewan Gusti Kadi Artawan).
1. Secara keseluruhan, pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2020 berkurang sebesar sebesar Rp.50.993.457.443,64. Hal ini terjadi disebabkan pada proyeksi pendapatan asli daerah yang naik, dana perimbangan yang mengalami penurunan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah yang mengalami penurunan.
2. Untuk pendapatan asli daerah yang mengalami kenaikan (bertambah), fraksi golkar – perindo mengapresisasi kinerja seluruh jajaran eksekutif pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, khususnya terkait dengan aspek pendapatan asli daerah (PAD).
3. Perubahan kebijakan pendapatan, tentunya berdasarkan kondisi terkini kinerja perekonomian daerah maupun nasional, serta memperhatikan perhitungan APBD Kabupaten Pesisir Barat tahun anggaran 2020 khususnya evaluasi kinerja bidang pendapatan, maka kebijakan pendapatan daerah pada perubahan APBD Kabupaten Pesisir Barat harus mempertimbangkan berbagai hal seperti realisasi pendapatan daerah yang memberikan impact terhadap pengurangan dana perimbangan daerah serta dana desa.
4. Mengenai pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang berkurang setelah perubahan.
5. Untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah kabupaten pesisir barat haruslah di dukung dengan daya saing yang kuat.
demikianlah jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pesisir Barat tahun anggaran 2020. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan, hidayah dan karunia oleh Allah SWT dalam mewujudkan “Masyarakat Pesisir Barat Yang Madani, Mandiri dan Sejahtera”.(Munandar).
