Jalan Rusak Parah, Nama Pejabat Muncul di Tengah Sorotan Tambang
Pringsewu (Delikbuana) – Kerusakan parah ruas jalan di Kecamatan Pagelaran menuju Pekon Padang Rejo bukan lagi sekadar keluhan warga. Jalan yang seharusnya menjadi akses vital itu kini berubah bak kubangan panjang, dibiarkan rusak bertahun-tahun tanpa sentuhan perbaikan dari era kepemimpinan Bupati Sujadi hingga saat ini.
Fakta di lapangan menunjukkan kerusakan tak hanya disebabkan usia jalan, tetapi juga diduga kuat akibat aktivitas kendaraan berat pengangkut batu dari tambang di wilayah tersebut. Ironisnya, tambang itu kini dikaitkan dengan nama orang nomor satu di Pringsewu, Bupati Riyanto Pamungkas.
Pantauan di lokasi, truk-truk bermuatan batu hilir mudik melintasi jalan sempit yang tak lagi layak. Aspal terkelupas, lubang menganga, dan genangan air menjadi pemandangan sehari-hari. Warga pun terpaksa berjibaku dengan risiko kecelakaan setiap melintas.
Seorang pekerja tambang, saat dikonfirmasi, secara spontan menyebut keterkaitan nama Bupati.
“Ini punya Pak Sarno dengan Riyanto, tapi kalau mau tanya izin silakan ke kantor di atas,” ujarnya singkat, Senin (20/4/2026).
Namun pernyataan itu berbanding terbalik dengan keterangan Sigit, yang mengaku dipercaya di lokasi tambang sebagai kasir. Ia menyebut kepemilikan tambang bukan milik Bupati, melainkan pihak lain dari luar daerah.
“Memang dulu sempat mau dikelola oleh Riyanto sebelum jadi Bupati. Sekarang ini dikelola orang Tulang Bawang,” jelas Sigit.
Ia juga menegaskan bahwa keterlibatan Bupati saat ini hanya sebatas penyewaan alat berat.
“Pak Riyanto hanya menyewakan excavator saja,” tambahnya.
Kontradiksi keterangan ini justru menimbulkan tanda tanya besar. Siapa sebenarnya pemilik tambang. Dan mengapa aktivitas tambang yang jelas berdampak pada infrastruktur publik seolah dibiarkan tanpa pengawasan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Pringsewu terkait kondisi jalan rusak tersebut maupun dugaan keterkaitan tambang dengan Bupati.
Di tengah diamnya pemerintah, masyarakat terus menanggung dampaknya. Jalan rusak bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga menyangkut keselamatan dan roda ekonomi warga yang terhambat.
Jika benar aktivitas tambang menjadi penyebab utama, maka publik layak menuntut transparansi: siapa yang bertanggung jawab, dan kapan jalan ini akan diperbaiki.
(Tim MGG)
